Awal
Kepramukaan di Indonesia
Masa
Hindia Belanda
Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa pemuda Indonesia
mempunyai saham besar dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia serta
ada dan berkembangnya pendidikan kepramukaan nasional Indonesia. Dalam
perkembangan pendidikan Kepramukaan itu tampak adanya dorongan dan semangat
untuk bersatu, namun terdapat gejala adanya berorganisasi yang Bhinneka. Organisasi
Kepramukaan di Indonesia dimulai oleh adanya cabang "Nederlandse
Padvinders. Organisatie" (NPO) pada tahun 1912, yang pada saat pecahnya
Perang Dunia I memiliki kwartir besar sendiri serta kemudian berganti nama
menjadi "Nederlands-Indische Padvinders Vereeniging" (NIPV) pada
tahun 1916.
Gambar 1. Kepanduan di Indonesia pada Jaman Hindia-belanda
Organisasi Kepramukaan yang diprakarsai oleh bangsa
Indonesia adalah "Javaanse Padvinders Organisatie" (JPO); berdiri
atas prakarsa S.P. Mangkunegara VII pada tahun 1916. Kenyataan bahwa
Kepramukaan itu senapas dengan pergerakan nasional, seperti tersebut di atas dapat
diperhatikan pada adanya "Padvinder Muhammadiyah" yang pada 1920
berganti nama menjadi "Hizbul Wathon" (HW); "Nationale
Padvinderij" yang didirikan oleh Budi Utomo; Syarikat Islam mendirikan
"Syarikat Islam Afdeling Padvinderij" yang kemudian diganti menjadi
"Syarikat Islam Afdeling Pandu" dan lebih dikenal dengan SIAP,
Nationale Islamietishe Padvinderij (NATIPIJ) didirikan oleh Jong Islamieten
Bond (JIB) dan Indonesisch Nationale Padvinders Organisatie (INPO) didirikan
oleh Pemuda Indonesia.
Gambar 2. Logo Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan
Hasrat bersatu bagi organisasi Kepramukaan Indonesia
waktu itu tampak mulai dengan terbentuknya PAPI yaitu "Persaudaraan Antara
Pandu Indonesia" merupakan federasi dari Pandu Kebangsaan, INPO, SIAP,
NATIPIJ dan PPS pada tanggal 23 Mei 1928. Federasi ini tidak dapat bertahan
lama, karena niat adanya fusi, akibatnya pada 1930 berdirilah Kepanduan Bangsa
Indonesia (KBI) yang dirintis oleh tokoh dari Jong Java Padvinders/Pandu Kebangsaan
(JJP/PK), INPO dan PPS (JJP-Jong Java Padvinderij); PK-Pandu Kebangsaan).PAPI kemudian
berkembang menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia (BPPKI) pada bulan
April 1938. Antara tahun 1928-1935 bermuncullah gerakan Kepramukaan Indonesia
baik yang bernafas utama kebangsaan maupun bernafas agama. Kepramukaan yang
bernafas kebangsaan dapat dicatat Pandu Indonesia (PI), Padvinders Organisatie
Pasundan (POP), Pandu Kesultanan (PK), Sinar Pandu Kita (SPK) dan Kepanduan
Rakyat Indonesia (KRI). Sedangkan yang bernafas agama Pandu Ansor, Al Wathoni,
Hizbul Wathon, Kepanduan Islam Indonesia (KII), Islamitische Padvinders Organisatie
(IPO), Tri Darma (Kristen), Kepanduan Azas Katholik Indonesia (KAKI), Kepanduan
Masehi Indonesia (KMI). Sebagai upaya untuk menggalang keSatuan dan perSatuan,
Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia BPPKI merencanakan "All
Indonesian Jamboree". Rencana ini mengalami beberapa perubahan baik dalam
waktu pelaksanaan maupun nama kegiatan, yang kemudian disepakati diganti dengan
"Perkemahan Kepanduan Indonesia Oemoem" disingkat PERKINO dan
dilaksanakan pada tanggal 19-23 Juli 1941 di Yogyakarta.
Masa
Bala Tentara Dai Nippon
"Dai Nippon"! Itulah nama yang dipakai
untuk menyebut Jepang pada waktu itu. Pada masa Perang Dunia II, bala tentara
Jepang mengadakan penyerangan dan Belanda meninggalkan Indonesia. Partai dan
organisasi rakyat Indonesia, termasuk gerakan Kepramukaan, dilarang berdiri.
Namun upaya menyelenggarakan PERKINO II tetap dilakukan. Bukan hanya itu,
semangat Kepramukaan tetap menyala di dada para anggotanya.
Masa
Republik Indonesia
Sebulan sesudah proklamasi kemerdekaan Republik
Indonesia, beberapa tokoh Kepramukaan berkumpul di Yogyakarta dan bersepakat
untuk membentuk Panitia KeSatuan Kepanduan Indonesia sebagai suatu panitia
kerja, menunjukkan pembentukan satu wadah organisasi Kepramukaan untuk seluruh
bangsa Indonesia dan segera mengadakan Kongres KeSatuan Kepanduan Indonesia. Kongres
yang dimaksud, dilaksanakan pada tanggal 27-29 Desember 1945 di Surakarta
dengan hasil terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia. Perkumpulan ini didukung oleh
segenap pimpinan dan tokoh serta dikuatkan dengan "Janji Ikatan
Sakti", lalu pemerintah RI mengakui sebagai satu-satunya organisasi
Kepramukaan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan
Kebudayaan No.93/Bag. A, tertanggal 1 Februari 1947.
Tahun-tahun sulit dihadapi oleh Pandu Rakyat Indonesia
karena serbuan Belanda. Bahkan pada peringatan kemerdekaan 17 Agustus 1948
waktu diadakan api unggun di halaman gedung Pegangsaan Timur 56, Jakarta,
senjata Belanda mengancam dan memaksa Soeprapto menghadap Tuhan, gugur sebagai
Pandu, sebagai patriot yang membuktikan cintanya pada negara, tanah air dan bangsanya.
Di daerah yang diduduki Belanda, Pandu Rakyat dilarang berdiri,. Keadaan ini mendorong
berdirinya perkumpulan lain seperti Kepanduan Putera Indonesia (KPI), Pandu
Puteri Indonesia (PPI), Kepanduan Indonesia Muda (KIM).
Masa perjuangan bersenjata untuk mempertahankan
negeri tercinta merupakan pengabdian juga bagi para anggota pergerakan
Kepramukaan di Indonesia, kemudian berakhirlah periode perjuangan bersenjata
untuk menegakkan dan mempertahakan kemerdekaan itu, pada waktu inilah Pandu Rakyat
Indonesia mengadakan Kongres II di Yogyakarta pada tanggal 20-22 Januari 1950. Kongres
ini antara lain memutuskan untuk menerima konsepsi baru, yaitu memberi
kesempatan kepada golongan khusus untuk menghidupkan kembali bekas
organisasinya masing-masing dan terbukalah suatu kesempatan bahwa Pandu Rakyat
Indonesia bukan lagi satu-satunya organisasi Kepramukaan di Indonesia dengan
keputusan Menteri PP dan K nomor 2344/Kab. tertanggal 6 September 1951
dicabutlah pengakuan pemerintah bahwa Pandu Rakyat Indonesia merupakan
satusatunya wadah Kepramukaan di Indonesia, jadi keputusan nomor 93/Bag. A
tertanggal 1 Februari 1947 itu berakhir sudah. Mungkin agak aneh juga kalau
direnungi, sebab sepuluh hari sesudah keputusan Menteri No. 2334/Kab. itu
keluar, maka wakil-wakil organisasi Kepramukaan mengadakan konferensi di
Jakarta. Pada saat inilah tepatnya tanggal 16 September 1951 diputuskan
berdirinya Ikatan Pandu Indonesia (IPINDO) sebagai suatu federasi. Pada 1953 IPINDO berhasil menjadi anggota
Kepramukaan sedunia
IPINDO merupakan federasi bagi organisasi
Kepramukaan putera, sedangkan bagi organisasi puteri terdapat dua federasi
yaitu PKPI (PerSatuan Kepanduan Puteri Indonesia) dan POPPINDO (PerSatuan Organisasi
Pandu Puteri Indonesia). Kedua federasi ini pernah bersama-sama menyambut
singgahnya Lady Baden-Powell ke Indonesia, dalam perjalanan ke Australia.
Dalam
peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI yang ke-10 IPINDO menyelenggarakan
Jambore Nasional, bertempat di Ragunan, Pasar Minggu pada tanggal 10-20 Agustus
1955, Jakarta. IPINDO sebagai wadah pelaksana kegiatan Kepramukaan merasa perlu
menyelenggarakan seminar agar dapat gambaran upaya untuk menjamin kemurnian dan
kelestarian hidup Kepramukaan. Seminar ini diadakan di Tugu, Bogor pada bulan
Januari 1957.
Seminar Tugu ini menghasilkan suatu rumusan yang
diharapkan dapat dijadikan acuan bagi setiap gerakan Kepramukaan di Indonesia.
Dengan demikian diharapkan Kepramukaan yang ada dapat dipersatukan. Setahun
kemudian pada bulan November 1958, Pemerintah RI, dalam hal ini Departemen PP
dan K mengadakan seminar di Ciloto, Bogor, Jawa Barat, dengan topic "Penasionalan
Kepanduan". Kalau Jambore untuk putera dilaksanakan di Ragunan Pasar
Minggu-Jakarta, maka PKPI menyelenggarakan perkemahan besar untuk puteri yang
disebut Desa Semanggi bertempat di Ciputat. Desa Semanggi itu terlaksana pada
tahun 1959. Pada tahun ini juga IPINDO mengirimkan kontingennya ke Jambore
Dunia di MT. Makiling Filipina.
Kelahiran
Gerakan Pramuka
Kelahiran
Gerakan Pramuka ditandai dengan serangkaian peristiwa yang saling berkaitan
yaitu :
1. Pidato
Presiden/Mandataris MPRS dihadapan para tokoh dan pimpinan yang mewakili
organisasi kepanduan yang terdapat di Indonesia pada tanggal 9 Maret 1961 di
Istana Negara. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai HARI TUNAS GERAKAN
PRAMUKA Diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961, tanggal 20 Mei
1961, tentang Gerakan Pramuka yang menetapkan Gerakan Pramuka sebagai
satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan
kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia, serta mengesahkan Anggaran Dasar
Gerakan Pramuka yang dijadikan pedoman, petunjuk dan pegangan bagi para
pengelola Gerakan Pramuka dalam menjalankan tugasnya. Tanggal 20 Mei adalah;
Hari Kebangkitan Nasional, namun bagi Gerakan Pramuka memiliki arti khusus dan
merupakan tonggak sejarah untuk pendidikan di lingkungan ke tiga. Peristiwa ini
kemudian disebut sebagai HARI PERMULAAN TAHUN KERJA. Pernyataan para wakil
organisasi kepanduan di Indonesia yang dengan ikhlas meleburkan diri ke dalam
organisasi Gerakan Pramuka, dilakukan di Istana Olahraga Senayan pada tanggal
30 Juli 1961. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai HARI IKRAR GERAKAN PRAMUKA.
2. Pelantikan
Mapinas, Kwarnas dan Kwarnari di Istana Negara, diikuti defile Pramuka untuk diperkenalkan
kepada masyarakat yang didahului dengan penganugerahan Panji-Panji Gerakan Pramuka,
dan kesemuanya ini terjadi pada tanggal pada tanggal 14 Agustus 1961. Peristiwa
ini kemudian disebut sebagai HARI PRAMUKA.
Gambar 3. Logo Gerakan Pramuka
Gerakan
Pramuka Diperkenalkan
Pidato
Presiden pada tanggal 9 Maret 1961 juga menggariskan agar pada peringatan
Proklamasi
Kemerdekaan
RI Gerakan Pramuka telah ada dan dikenal oleh masyarakat. Oleh karena itu
Keppres RI No.238 Tahun 1961 perlu ada pendukungnya yaitu pengurus dan
anggotanya.
Menurut
Anggaran Dasar Gerakan Pramuka, pimpinan perkumpulan ini dipegang oleh Majelis
Pimpinan
Nasional (MAPINAS) yang di dalamnya terdapat Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
dan Kwartir Nasional Harian. Badan Pimpinan Pusat ini secara simbolis disusun
dengan mengambil angka keramat 17-8-’45, yaitu terdiri atas Mapinas
beranggotakan 45 orang di antaranya duduk dalam Kwarnas 17 orang dan dalam
Kwarnasri 8 orang. Namun demikian dalam realisasinya seperti tersebut dalam
Keppres RI No.447 Tahun 1961, tanggal 14 Agustus 1961 jumlah anggota Mapinas
menjadi 70 orang dengan rincian dari 70 anggota itu 17 orang di antaranya
sebagai anggota Kwarnas dan 8 orang di antara anggota Kwarnas ini menjadi
anggota Kwarnari. Mapinas diketuai oleh Dr. Ir. Soekarno, Presiden RI dengan
Wakil Ketua I, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Wakil Ketua II Brigjen TNI
Dr.A. Aziz Saleh. Sementara itu dalam Kwarnas, Sri Sultan Hamengku Buwono IX
menjabat Ketua dan Brigjen TNI Dr.A. Aziz Saleh sebagai Wakil Ketua merangkap
Ketua Kwarnari. Gerakan Pramuka secara resmi diperkenalkan kepada seluruh
rakyat Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1961 bukan saja di Ibukota Jakarta,
tapi juga di tempat yang penting di Indonesia. Di Jakarta sekitar 10.000
anggota Gerakan Pramuka mengadakan Apel Besar yang diikuti dengan pawai pembangunan
dan defile di depan Presiden dan berkeliling Jakarta. Sebelum kegiatan
pawai/defile, Presiden melantik anggota Mapinas, Kwarnas dan Kwarnari, di
Istana Negara, dan menyampaikan anugerah tanda penghargaan dan kehormatan
berupa Panji Gerakan Kepanduan Nasional Indonesia (Keppres No.448 Tahun 1961)
yang diterimakan kepada Ketua Kwartir Nasional, Sri Sultan Hamengku Buwono IX
sesaat sebelum pawai/defile dimulai. Peristiwa perkenalan tanggal 14 Agustus
1961 ini kemudian dilakukan sebagai HARI PRAMUKA yang setiap tahun diperingati
oleh seluruh jajaran dan anggota Gerakan Pramuka.
Gambar 4. Sri Sultan Hamengku Buwono
0 comments: